Sengketa di Dago Pakar, ANDITA’S LAW FIRM: Cabut Izin PT Bandung Pakar


JakartaDaily.ID | Warga Kampung Cikutra II Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang lebih dikenal dengan sebutan Dago Pakar atau Resort Dago Pakar atau Mountain View Golf/ Golf Island Resort yang telah mengalami berbagai kerugian materil, imateril dan sampai dengan di tuntut secara pidana oleh PT. Bandung Pakar / PT. Resort Dago Pakar setelah berlalu sejak tahun 1991-an sampai dengan sekarang belum berakhir sebagaimana Dahlan Singarimbun yang masih tinggal di RT 03 Kampung Cikutra II seorang diri karena tetangganya sejak tahun 1988 telah pindah karena telah dilakukan pembebasan atau pembelian lahan.

Dahlan Singarimbun yang pernah di laporkan secara pidana dan dihukum 3 (tiga) bulan percobaan, kalah dalam gugatan Rekonvensi (gugatan balik) sehingga harus membayar Rp. 1.737.060.000,00 dan dilaporkan lagi ke Polres Kab. Bandung yang ditugaskan oleh PT. Dago Pakar sebagai Pelapor adalah Herlina Kembaren SH, CN yang secara sepatut di ketahui adalah NOTARIS dengan LP/B-149/IV/2018/JBR/RES.BDG tanggal 7 April 2018 dan oleh Polrese selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/115/IV/2018/Reskrim tanggal 9 April 2018 dengan tuduhan perbuatan pidana “penguasaan lahan tanpa ijin dan menggangu pemilik lahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara menguasai akses jalan yang sudah dinonaktifkan dan dijadikan kavling oleh pemilik, namun dibuka kembali oleh terlapor tanpa ijin serta mengganggu pemilik lahan PT. Bandung Pakar dengan cara menghalangi operator Beko untuk mengerjakan cut and fill lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perpu No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian lahan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya”.

Akibat laporan polisi tersebut dan untuk tidak terjadi lagi kriminalisasi sebagaimana yang terjadi dahulu terhadap Dahlan Singarimbun serta kedua anaknya Verawati beru Singarimbun (perempuan) dan Nanda Kanda Singarimbun (pria, Ketua RT 03 Kp. Cikutra II), maka meminta pertolongan hukum kepada Ormas Masyarakat Karo Merga Singarimbun ras Anak Beruna yang dikenal PASKA MESIMA, dan berdasarkan itu maka ORMAS tersebut menindak lanjutinya dengan meminta ANDITA’S LAW FIRM Jakarta untuk memberikan jasa atau bantuan hukum kepada Dahlan Singarimbun dkk.

Pengerusakan terhadap spanduk yang dipasang oleh Dahlan Singarimbun guna melakukan demo pada tanggal 18 April 2018 selanjutnya oleh ANDITA’S LAW FIRM dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan Terlapor adalah security atau anak buah yang mengaku disuruh oleh PURNAWAN SURIADI adalah Direktur Utama PT. Bandung Pakar, laporan polisi selesai jam 04.00 dinihari tanggal 18 April 2018 Nomor LPB/389/IV/2018/Jabar tanggal 18 April 2018 sebagai Terlapor Enjang dkk.

Dugaan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana yang mana laporan tersebut oleh Polda Jabar dilimpahkan pada tanggal 19 April 2018 ke Polres Kab. Bandung dan sesuai dengan penjelasan Polres surat pelimpahan tersebut baru diterima pada tanggal 30 April 2018. BAP terhadap pelapor telah dilakukan di Polres oleh Penyidik Reskrimum pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018.

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH yang juga sebagai Ketua Umum DPP Paska Mesima memberikan keterangannya melalui telepon tentang langkah hukum yang telah dihadapinya yaitu dengan mengajukan gugatan perdata perbuatan melawah hukum oleh Korporasi dan atau Personil PT. Bandung Pakar sebagai Tergugat yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Bale Bandung nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Blb. yang pada pokoknya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat akibat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang secara cukup jelas ditentukan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai ijin lokasi dengan nomor SK Nomor : 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 dan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 beserta perpanjangannya yang masing-masing SK sebagai Tahap I dengan luas 200 hektar dan melanjutkan Tahap I dengan luas 120 hektar di 3 Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan Kabupaten TK II Bandung.

"Tanah klien kami Dahlan Singarimbun berada di Kampung Cikutra II Desa Mekarsaluyu sehingga dengan tidak dilakukan pembebasan oleh Tergugat berakibat telah terjadi perbuatan melawan hukum dan dicabutnya ke-2 SK tersebut karena pada ke-2 SK menyebutkan Desa Mekarsaluyu," kata Tonin.

Jadi sangat jelas, imbuh Tonin, mengenai ketentuan pembebasan yang diberikan batas waktu dan jika tidak terjadi pembebasan akan berakibatnya di cabutnya SK dimaksud.

Hal ini yang tidak pernah diketahui oleh awak media mengenai ketentuan tidak dibenarkan mengadakan pengupasan lapisan tanah (Top Soil) terhadap lokasi dimohonkan, demikian juga tidak diperbolehkannya membangun dikemiringan lahan 25% yang mana dahulu lahan tersebut memiliki bentuk seperti itu dan ternyata telah diratakan, serta tentang hilangnya tanah berupa jalan desa, sungai kecil, empang, air pancuran dan mata air yang kesemuanya telah menjadi bagian dari lapangan golf, villa/ perumahan, Hotel dan lainnya oleh Tergugat.

Dalam penjelasannya yang lain Advokat dari ANDITA’S LAW FIRM menerangkan, "mengenai kerusakan lingkungan dan keadaan yang membuat klien kami tersiksa akibat tanah yang berbatasan lansung dengannya telah dibeli oleh PT. Dago Pakar, sehingga untuk keluar masuk tanahnya harus melalui tanah PT. Dago Pakar. Sebagaiman dahulu untuk keatas dari Kp  Cikutra menuju Desa Mekarsaluyu dan Desa Ciburial dapat dilalui dengan mudah melalui jalan desa yang telah dikuasai oleh Tergugat sehingga sekarang jalan tersebut telah menjadi perumahan/ villa dan demikian juga ketika klien hendak ke Kota maka melalui jalan desa menuju Desa Cibeunying,"

Tonin optimis perkara perdata yang diajukannya akan menjadi menarik karena Presiden Republik Indonesia ditarik sebagai Pihak yaitu Turut Tergugat dan hal ini terjadi karena hak asasi manusia dan pelaksanaan hukum yang tidak terlindungi lagi sebagaimana yang dinyatakan oleh Konstitusi dengan keterlibatan Presiden secara langsung, maka diharapkan perkara ini dapat tuntas dan memberikan keadilan kepada Penggugat yang telah mendapat kerugian sebagaimana diuraikan pada gugatannya.

Dengan meletakkan sita jaminan kepada Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi maka diharapkan perkara ini menjadi menarik dan serius untuk segara di sidangkan oleh Pengadilan Bale Bandung. Dan pada akhir keterangannya Tonin menyayangkan ketidakperdulian Penyelenggara Negara terhadap kegaduhan di Bandung Pakar yang berakibat dilanggarnya hak asasi manusia dan tidak jalannya hukum.

(Rincian Nomor Register 107/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 4 Mei 2018, terlampir)

Jurnalis : Chandra Foetra Setiawan
Editor : Niki Putune Sinten

0 Response to " Sengketa di Dago Pakar, ANDITA’S LAW FIRM: Cabut Izin PT Bandung Pakar"

Post a Comment

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel