Pasca Penetapan PN Menggala, PT Silva Inhutani Lampung Menjerit


JakartaDaily.ID | Setelah surat penetapan sita jaminan (CB) oleh Pengadilan Negeri Menggala dikeluarkan dan sesuai dengan informasi yang diterima oleh awak Media, maka tergugat I PT. Silva Inhutani Lampung dan Tergugat II Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambilnya di Kepaniteraan Pengadilan, sementara Penggguat Hj. Mustika Reny/ Hi Hendi T Haroen belum menerimanya berdasarkan konfirmasi telepon kepada Kuasa Hukumnya Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dari ANDITA’S LAW FIRM, Jakarta.

Dari penelusuan yang dilakukan, maka ada Laporan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membawahi Pengadilan Negeri Menggala berkaitan dikabulkannya CB (Conversatoir Beslag) dimana laporan tersebut antara lain “Permohonan atau Pengabulan Sita Jaminan setelah kesimpulan“ dan laporan tersebut diduga dilakukan oleh PT. Silva Inhutani Lampung yang tidak menerima begitu saja mengenai Keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 07/Pdt.G/2017/PN.MGL yaitu Ketua Majelis Noor Ihwan SH , M Juanda SH MH  dan M J Parisi SH MH.

Berdasarkan literatur hukum mengenai Sita conservatoir diatur dalam pasal 227 H.I.R, yang berbunyi sebagai berikut :

(1)Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan  atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka Ketua, atas surat permintaan yang dimasukan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan,  dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari Pengadilan Negeri untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.

(2)Atas perintah Ketua orang yang berhutang hendaklah dipanggil menghadap persidangan itu juga.

(3)Mengenai orang yang harus menjalankan penyitaan itu serta peraturan-peraturan yang akan dituruti dalam hal itu dan akibat yang berhubungan dengan itu pasal 197, 198, dan 199 H.I.R berlaku sesuai.

(4)Pada hari pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan perkara itu dilakukan secara yang biasa. Kalau gugatan diterima, maka penyitaan disahkan, kalau ditolak, maka diperintahkan supaya penyitaan dicabut.

(5)Hal mencabut penyitaan itu, biar apapun juga, boleh diminta, kalau diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

Menurut Advokat Singarimbun, ini sangat aneh jika ada laporan sebagaimana dimaksudkan karena pertarungan belum selesai sebagaimana persidangan pembacaan putusan ditunda selama 3 (tiga) minggu setelah pembacaan penetapan guna kesempatan kepada juru sita menjalankan penetapan tersebut yang mana aka nada delegali ke PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan dan PN Tanjung Karang berdasarkan lokasi rumah-rumah dan kantor yang dikenakan CB tersebut.

Tonin menerangkan untuk suatu perbuatan melawan hukum tentu telah terjadi kerugian dan sah-sah saja CB dilakukan, setelah atau pada saat kesimpulan walaupun sebenarnya telah diajukan bersamaan dengan gugatan pada saat didaftarkan.

"Ini kan perkara rumit dan muatan politisnya sangat tinggi karena seperti telah terjadi putusan pengadilan yang mempidanakan Hi Hendi T Haroen dalam keadaan belum pernah dinyatakan Menteri Kehutanan sebagai Tergugat II melakukan pelepasan lahan/ penggantian di Talang Gunung milik keluarga Abdullah Bahusin adalah ahli Waris dari Bahusin yang pada tahun 1940 menuyerahkan lahan untuk dijadikan kawasan Hutan Rimba Larangan kepada Pemerintah seluas 32.500 Ha sehingga yang terjadi dugaan perambahan lahan masyarakat oleh Negara," kata Toni.

Demikian juga, imbuh Tonin, Teruggat I PT. Silva Inhutani Lampung yang telah dibebani pada Diktum ke-4 SK Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 sebagaimana dalam 2 (dua) ayat berikut ini:

1. Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndusri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI).

2. Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Silva Inhutani Lampung dengan pihak–pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

"Dalam perkara ini maka strategi yang jitu saja dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, karena alat  bukti tentang PT. Silva Inhutani Lampung pernah membayar lahan Hj Hendy T Haroen atau lahan masyarakat lainnya di Talang Gunung tidak pernah muncul dalam persidangan, demikian juga Tergugat II Menteri Kehutanan tidak memiliki bukti dalam persidangan telah melakukan pelepasan terhadap lahan di Dusun Putu Jaya Desa Talang Gunung, Kec Mesuji Timur tersebut sehingga dengan alat bukti berupa surat dan keterangan saksi, maka CB-pun dikabulkan," ujar Tonin sambil ketawa kecil.

Karena jika kami paksakan, pada awal persidangan maka sudah pasti putusan pidana sebagai senjata PT. SIL dan Kehutanan, maka kami cukup bersabar sampai dengan kesimpulan sehingga tidak ada lagi apa-apanya kecuali kekuasaan saja, ujar Tonin pada akhir keterangannya tersebut.

Awak media telah menelusuri rumah dan kantor yang telah diletakkan sita jaminan tesebut dan kemungkinan nilainya hampir memadai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Hj. Mustika Reny/ Hi Hendi T Haroen sekitar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dan kejadian di PN Menggala tersebut akan menjadi motivasi dan jalur keluar bagi masyarakat yang lahannya selama ini telah dirambah, hanya saja apakah Pengadilam masih berani memberikan keadilan karena laporan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan dilemparkan sebagaimana yang terjadi sekarang, dan demikian juga dengan dimutasinya Ketua Pengadilan NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH menjadi Hakim biasa di Pengadilan Negeri Malang menjadi tanda tanya kepada masyarakat pencari keadilan kenapa Ketua Pengadilan yang Adil harus dimutasi paska mengabulkan Penetapan Sita Jaminan.

BIOGRAFI KETUA PENGADILAN NEGERI MENGGALA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1.NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH.2.NIP / KARPEG: 196803041992031004
3.Pangkat dan Golongan: Pembina (IV/a)
4.Tanggal Lahir: Jakarta, 04 Maret 1968
5.Jenis Kelamin: Laki-laki

Editor : Ummi Khalsum

No comments

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.