Terungkap Dalam Sidang, Penggelolaan Hutan Tanaman Industri PT SIL Ternyata Cacat Hukum


JakartaDaily.ID | Masyarakat Kabupaten Mesuji, Kecamatan Mesuji. Kelurahan Talang Batu yang lahannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1997 sebagai kawasan hutan industri produksi tetap yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Silva Inhutani Lampung selama ini tidak mendapatkan informasi kepastian hukum mengenai lahannya yang telah ditelan oleh SK No. 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan seluas  43.100 hektare kepada PT SIL tanggal 17 Februari 1997.

Perambahan lahan masyarakat oleh Kementerian yang di pimpin oleh Ibu Sitinurbaya dikenal oleh masyarakat Lampung yang pernah menjadi PNS Pemda Provinsi Lampung semasa Gubernur Pujiyono dan Oemarsono sebelum dimutasikan ke Departemen Dalam Negeri yang menjadi Pihak Tergugat 2 pada perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor 07/Pdt.G/2017/PN.MGL dan sebagai Tergugat 1 adalah PT Silva Inhutani Lampung berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Hj. Mustika Reny dan Hendy T Haroen sebagai Para Penggugat.

H. Idris S Al Mar SH sebagai Ahli yang dihadirkan dalam persidangan tersebut memberikan pendapatnya tentang SK Nomor 93/Kpts-II/1997 yang membuat aturan pendahuluan sebagaimana pada diktum ke-1 ayat 2 tentang pengukuran lahan yang harus dilakukan Direktur Jenderal, demikian juga kewajiban PT Silva Inhutani Lampung pada diktum ke-4 ayat 1 dan ayat 2 guna melepaskan atau mengganti rugi lahan masyarakat yang telah dimasukkan kedalam SK tersebut.

Ahli H. Idris S. Al Mar SH yang dibacakan CV-nya oleh Ketua Majelis Hakim adalah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Pensiun sebagai PNS pada tahun 2006 juga menerangkan tentang pematokan yang telah terjadi adalah patok sementara/pemasangan tapal batas yang selanjutnya harus diikuti pengukuran ulang yang sepengetahuan Saksi sewaktu masih aktif sebagai pejabat di Kehutanan tidak pernah ada itu walaupun Menteri telah mengeluarkan SK.

PT. Silva sebenarnya telah mendapatkan sepenuhnya lahan hutan rimba larangan yang berasal dari masyarakat diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan Besluit Residence pada tahun 1940 seluas 32.500 Ha yang oleh Pemerintah Soeharto dirubah dari Hutan Rimba menjadi Produksi Tetap dengan SK Menteri No 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991. Departemen Kehutanan memberikan area Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sementara kepada PT Silva Inhutani Lampung di Register 45 Sungai Buaya Lampung seluas 32.600 hektare.

Entah siapa yang rakus tanah sehingga lahan 32.500 tersebut tidak cukup kepada Konglomerat Lampung Sungai Budi Group sehingga terjadi perluasan lahannya ke Kelurahan Talang Batu menjadi 43.100 Ha berdasarkan penetapan Menteri  Nomor 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993, maka Awak media coba menelusuri pada google map berdasarkan kordinat maka seluruh Kelurahan Talang Batu menjadi kawasan hutan Register 45. Sementara dalam persidangan di Pengadilan Menggala yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nor Ihwan SH adalah Ketua PN Menggala dan Hakim Anggota Juanda Wijaya SH dan M. Juanda Parisi SH terungkap hanya Hendy T Haroen yang lahan sawitnya seluas 400Ha yang dipermasalahkan oleh PT Silva dengan melaporkannya ke Polres Tulangbawang pada tahun 2009 sebagai tindak pidana Kehutanan sementara masyarakat yang menanam Karet, Sawit, Singkong dll. di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 di Kelurahan Talang Batu tidak ada yang dipermasalahkan.

Terungkap oleh saksi mengenai sekitar 7 KM jarak lahan 400Ha ke batas lahan register 45 berdasarkan SK No 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991. Lahan siapa yang ditelan oleh SK Nomor 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993 juncto SK No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997.

Dalam persidangan tersebut, masyarakat Mesuji yang lahannya dilahap Register 45 sejak tahun 1993 cukup lega, karena selama ini tidak mengetahui hukum yang dibuat oleh Kementerian Ibu Sitinurbaya tersebut secara semena mena oleh PT Silva Inhutani Lampung beserta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kabupaten Mesuji yang dikenal oleh Murni SP MH dengan berdalil judul dan nomor SK tanpa pernah terlaksananya aturan didalam SK tersebut.

PT Silva yang mengutamakan menjarah isi hutan, dana reboisasi dan tanah masyarakat terlebih dahulu dibandingkan menjalankan kewajiban pokoknya dengan diberikannya SK No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997. Telah menjadi fakta SK tersebut pernah dicabut dan diberlakukan kembali pada tahun 2004 oleh Kementerian yang dipimpin oleh Kader Partai Nasdem tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.324/Menhut-II/2004 Tahun 2004 yang menerangkan perdamaian antara Kementerian dengan PT Silva Inhutani Lampun setelah putusan PTUN.

Majelis Hakim kelihatan rancu dalam memahami SK Menteri Kehutanan Kader Partai Nasdem tersebut karena isinya mengenai perdamaian dan mengaktifkan SK No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 yang telah dicabut.

Penggugat masih harus bersabar menunggu beberapa kali lagi persidangan untuk menerima putusan dan dalam akhir persidangan Ketua Majelis yang juga Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nor Ihwan yang telah keluar SK Mutasinya ke PN Malang Jawa Timur maka merasa perlu menyelesaikan perkara tersebut, dan salah seorang pengunjung secara bergurau mengatakan, “ini dimutasikan karena PT Silva Inhutani Lampung takut kalah karena Ketua belum lama di Mesuji kok dimutasikan padahal beliau sangat bijaksana dan terlihat perubahan di Gedung Pengadilan lebih bagus.

Jurnalis : Chandra Foetra S.


0 Response to " Terungkap Dalam Sidang, Penggelolaan Hutan Tanaman Industri PT SIL Ternyata Cacat Hukum "

Post a Comment

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel