Kehutanan dan PT. Silva Inhutani Lampung Harus Hengkang Dari Register 45 Sungai Buaya


JakartaDaily.ID | "Kebenaran akan terjadi belakangan dan keberuntungan dari keadilan selalu berada dipihak yang kuat dan berkuasa". Kalimat ini merupakan harapan dari warga Mesuji Timur yang lahannya telah dikelola oleh PT. Silva Inhutani Lampung berdasarkan Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang secara terus menerus dengan kekuasaannya Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusannya menetapkan luas Register 45 dengan SK Menteri nomor 785/Kpts-II/1993 tanggal 20 November 1993.

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dan Ananta Rangkugo SH yang berasal dari kantor hukum ANDITA’S LAW FIRM Jakarta mengungkapkan dalam persidangan dan diluar persidangan tentang PT. Silva Inhutani Lampung yang telah mengantongi SK Nomor 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 guna mengelola lahan hutan produksi seluas 32.500 Ha yang berasal dari lahan masyarakat yang diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Besluit Lampung Resident pada tahun 1940 untuk dijadikan hutan rimba larangan.

“Ini pendapat saja ya, karena lahan 32.500 tersebut ada masyarakatnya maka diminatalah lahan tambahan sebagai penggantinya atau mungkin ada kepentingan lain," ungkap Tonin.

Sebagaimana terungkap dalam persidangan, siapa yang pernah mengukur secara fisik lahan 32.500 maupun pertambahan luas menjadi 43.100 sebagaimana oleh saksi fakta dan ahli tidak pernah mengetahui pengukuran dimaksud. Yang terjadi hanya pemasangan tapal batas sementara , pengukuran melambung dengan teodolit, adanya PNS yang menggunakan sampan/ perahu menelusuri sungai yang ditanya oleh masyarakat dijawab mau mengukur dalam dan lebar sungai.

Terungkap juga bahwa Kehutanan melakukan pengukuran dengan Citra Satelit sehingga menurut Advokat ANDITA’S LAW FIRM Jakarta tersebut mengatakan, " semoga PT. Silva Inhutani Lampung dan Kehutanan dapat menghadirkan Ahli yang dapat memberikan hukum dan pemahaman kepada Majelis Hakim perkara 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl suatu pengukuran yang dapat diakui UU sebagaimama menurut ketentuan Pertanahan pengukuran harus secara fisik dan ada saksi". Ungkapnya.

Tonin mengacungkan jempol kepada Majelis Hakim perkara 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl yaitu Ketua PN sebagai Ketua Majelis Noor Ihwan Ichlasria Adha, Juanda Wijaya dan Mohamad Juanda Parizi yang mendatangi secara fisik lahan masyarakat seluas 400 Ha yang telah dimasukkan kedalam Register 45 oleh Kehutanan pada tahun 1993 dan dikelola oleh PT. Silva Inhutani Lampung menjadi kawasan hutan produksi tetap tahun 1997-2000/2 yang dilanjutkan lagi tahun 2004 karena ada perdamaian antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan Kehutanan paska putusan PTUN Jakarta.

Tonin sangat kagum dengan keterangan Ahli H. Idris S Al Mar SH adalah dekan FH Universitas Ibnu Chaldun yang pensiun dari Pejabat PNS Kehutanan “yang dimaksud dengan produk kehutanan adalah kayunya dalam arti kayu tersebut untuk menjadi bahan baku” dan penjelasan lainnya tentang karet yang di tanam oleh PT. Silva Inhutani Lampung di Register 45 dengan melakukan panen getah Karet secara terus menerus, maka nilai ekonomis kayunya tidak akan pernah mencapai 40% dibandingkan nilai getahnya, maka sudah seharusnya karet tidak termasuk produk kehutanan karena seharusnya perkebunan/pertanian.

Ke-2 saksi fakta yang memiliki lahan didalam register 45 sangat mengetahui  tentang keberadaan lahannya tidak termasuk didalam luas 32.500 dan dimasukkan kedalam luas 43.100 secara semena-mena oleh Kehutan yang terungkap melakukan pengukuran katanya tahun 1986 yang mana diketahui kegiatan yang ada adalah pemasangan tapal batas sementara dan hal ini sangat relevan dengan adanya ketentuan pada Ijin Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari yang meletakkan kewajiban PT. Silva Inhutani Lampung untuk melepaskan atau memasukkan dengan ganti rugi lahan masyarakat yang dimasukan oleh Kehutanan kedalam hutan produksi tetap tersebut.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan perdata 07/Pdt.G/2017.PN.Mgl sekarang menyadari telah dilakukan penyelewengan pengguna lahan 32.500 yang diserahkan oleh leluhurnya pada tahun 1940 kepada Pemerintah sebagai Hutan Rimba Larangan yang dimaksukan untuk tetap dilestarikan menjadi hutan rimba, sekarang telah dirusak dengan Ijin HPH  dan Hutan Produksi oleh karena mereka masih merupakan ahli waris Marga way/sungai umpu akan mengajukan gugatan kepada Kehutanan, dalam hal ini Pemerintah untuk meminta kembali lahan tersebut dan ganti kerugian kayu dan sewa lahan selama ini. Masyarakat secara kolektif akan menunjuk ANDITA’S LAW FIRM untuk melayangkan somasi ke Pemerintah dan gugatan melalui PN Menggala dan pengadilan lainnya.

Jurnalis : Chandra Foetra S/Team



0 Response to " Kehutanan dan PT. Silva Inhutani Lampung Harus Hengkang Dari Register 45 Sungai Buaya"

Post a Comment

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel